LESPEM dan KP2KKN : Indeks Skandal Korupsi di Rembang Tinggi

17 Mar

(Kiri) photo Eko Haryanto : KP2KKN ketika wawancara. (Kanan) photo Bambang Wahyu Widodo : LESPEM ketika wawancara tulis kepada Wartawan tentang skandal korupsi di Rembang.
Photo : Muhammad Widad

Jurnal Rembang, Minggu 17-03-2013 Bambang Wahyu Widodo dari LESPEM (Lembaga Studi Pemberdayaan Masyarakat) Rembang dan Eko Haryanto dari KP2KKN (Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) Jawa Tengah melakukan wawancara eksklusif kepada Jurnal Rembang tentang indeks skandal korupsi di Kabupaten Rembang yang mencapai prestasi tinggi, signifikan dan kompleks. Rupanya menjadi perhatian mereka yang memiliki Visi/Misi memerangi korupsi.

Menurut Bambang, penyakit korupsi di Rembang sudah akut. Harus diberantas dari atas sampai bawah atau ke akarnya, agar Rembang menjadi Kota yang maju, bersih atau minim korupsi. Mengenai mega skandal di Rembang yang diduga dilakukan oleh tersangka H. Moch. Salim (Bupati Rembang) juga harus secepatnya diselesaikan karena sudah 3 Tahun tidak ada proses hukum yang jelas. Ini membuktikan lemahnya penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memberantas mega skandal di Rembang.

Kerugian Negara atas dugaan skandal korupsi yang dilakukan Bupati Rembang cukup besar, yakni dengan kisaran Rp 4.190.071.000,- pada penyertaan modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) melalui APBD Rembang 2006/2007. Bambang menegaskan, surat izin penahanan kepada Presiden juga perlu segera dikirim. Jika dalam 30 hari tidak ada jawaban dari Presiden, Polda tidak usah ragu untuk segera menahan tersangka sesuai aturan yang berlaku.

Lespem akan segera mengirim surat kepada Polda Jateng dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait perkembangan pengusutan kasus dugaan korupsi itu. Lespem juga akan mengingatkan Presiden SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, bahwa kadernya di Rembang tersandung kasus korupsi, karena dalam pidatonya beberapa waktu lalu SBY berjanji akan bersih-bersih kader Demokrat yang tersandung korupsi. Apalagi, Bupati Salim juga masih menjabat ketua DPC Demokrat Rembang, ini harus menjadi komitmen yang harus dibuktikan. “Tegasnya”.

Terpisah dari mega skandal PT. RBSJ. Bambang juga berkomentar tentang penanganan kasus Keaksaraan Fungsional (KF) yang diduga melibatkan Winaryu pegawai Diknas Rembang harus segera diperiksa dan jadi tersangka sesuai permintaan Majelis Hakim Tipikor Semarang bahwa keterlibatan Winaryu sangat kuat dalam kasus ini.

Eko dan KP2KKN berharap adanya akselarasi dalam penyelesaian proses hukum skandal di Rembang. Proses penyidikan yang dilakukan POLRES Rembang segera dilimpahkan kepada Kejari Rembang, kasus yang dalam tahapan penyelidikan segera ditingkatkan menjadi penyidikan, kasus yang sudah selesai pemberkasan agar segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Kasus-kasus itu harus ada peningkatan, karena sudah ada kerugian Negara yang cukup besar maka harus cepat penanganannya, mengingat laporan Perkara tindak pidana korupsi yang dikerjakan Kejari Rembang sejak Oktober 2012 – 2013 ini cukup banyak.
(Widad)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: